Anatomi Krisis Pangan Baru

Penguatan stok pangan domestik bukan opsi, tetapi harus dilaksanakan. Dampak sosial-ekonomi krisis pangan baru wajib dihindari karena biaya sosial politiknya sangat besar.

Peringatan beberapa lembaga internasional tentang krisis pangan baru karena pandemi Covid-19 bukan fiksi, kita perlu mewaspadai.

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Program Pangan Dunia (WFP), Lembaga Riset Pangan Internasional (IFPRI), dan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) mengingatkan terjadinya krisis pangan ini.

Krisis pangan ini tidak ditandai oleh lonjakan harga pangan secara signifikan karena dipicu anjloknya kinerja perekonomian. Resesi ekonomi global akibat pandemi Covid-19 akan menyebabkan 500 juta orang di dunia jatuh miskin. Mereka tidak memiliki penghasilan memadai untuk membeli pangan pokok dan keperluan lain.

Tanda-tanda krisis pangan semakin terlihat sejak penerapan lockdown di beberapa negara. Di Indonesia dan negara berkembang lain, banyak penduduk tiba-tiba tidak dapat bekerja, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan harus tergantung pada bantuan pangan. Mereka amat rentan karena akses pangan terganggu.

Anatomi krisis

Berikut ini adalah anatomi krisis pangan, meliputi pemicu (drivers), proses transmisi, dan dampak sosial-ekonomi pada tiga kasus: yaitu krisis ekonomi Asia 1998, krisis pangan global 2008, dan krisis pangan baru akibat pandemi Covid-19.

Resesi ekonomi global akibat pandemi Covid-19 akan menyebabkan 500 juta orang di dunia jatuh miskin.

Krisis ekonomi Asia 1998 adalah pemicu krisis pangan di beberapa negara Asia, khususnya yang bermasalah nilai tukar dan neraca pembayaran. Krisis pangan terjadi karena daya beli melemah, inflasi tinggi, dan akses pangan terganggu. Di Indonesia, nilai tukar rupiah memburuk dari Rp 2.450 per dollar AS menjadi Rp 16.650 per dollar AS. PHK dan pengangguran meluas, kemiskinan naik sampai 50 juta orang atau 24,2 persen dari total penduduk.

Laju inflasi melonjak dari 10,31 persen menjadi 82,4 persen, cadangan devisa menipis sampai 17,4 miliar dollar AS, utang luar negeri membengkak sampai 126,6 persen produk domestik bruto, dan pertumbuhan ekonomi anjlok dari 4,7 persen ke minus 13,7 persen.

Krisis diperparah kekeringan ekstrem El-Nino sehingga petani gagal panen dan harga pangan melonjak tinggi. Indonesia mencatat rekor baru impor beras 6 juta ton karena produksi domestik anjlok.

Setelah Presiden Soeharto berhenti, Presiden BJ Habibie, penggantinya, berusaha memulihkan krisis ekonomi. Pemerintah memberikan jaring pengaman sosial (JPS), mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), melaksanakan program rekapitalisasi hingga Rp 430 triliun, mengendalikan Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI), dan lain-lain.

Krisis pangan global 2008 dipicu kenaikan harga minyak global hingga 120 dollar AS per barel, baik karena kenaikan biaya transportasi dan logistik perdagangan maupun karena keterhubungan pasar pangan dengan pasar minyak bumi dalam bursa berjangka.

Krisis perbankan dan keuangan di AS juga terjadi, khususnya kredit perumahan, bubble pasar modal dan keuangan, hingga bangkrutnya perusahaan raksasa Lehman Brothers.

Harga pangan biji-bijian melonjak tajam, gandum naik 130 persen, kedelai naik 87 persen, beras 74 persen, dan jagung 30 persen. Harga produk turunannya juga naik tajam. Kerusuhan melanda Amerika Latin dan Afrika, seperti Haiti, Mesir, Pantai Gading, Senegal, dan Kamerun.

Asia juga dilanda protes harga pangan, seperti di India, Bangladesh, dan Filipina. Dampak krisis pangan di Indonesia tidak terlalu dahsyat karena musim sangat bersahabat. Produksi pangan cukup baik, cadangan beras di Bulog terjaga di atas 1,5 juta ton, dan harga eceran beras naik tidak lebih dari 10 persen.

Pada 2008 itu, laju inflasi Indonesia naik sampai 12,2 persen, nilai tukar rupiah Rp 12.650 per dollar AS, cadangan 50,2 miliar dollar AS, dan pertumbuhan ekonomi 6,1 persen.

Krisis dampak pandemi

Krisis pangan baru yang dipicu Covid-19 berbeda dengan dua krisis sebelumnya. Sekarang kondisi ekonomi pangan global relatif baik. Stok pangan cukup, panen lumayan, harga minyak bumi rendah, dan permintaan pangan rendah. Harga minyak di bawah 20 dollar AS per barel untuk WTI crude oil dan di bawah 30 dollar AS per barel untuk brent crude oil, suatu rekor harga terendah.

Negara eksportir minyak bumi (OPEC) bersepakat mengurangi produksi minyak demi menjaga harga keekonomiannya. Secara teori, hal di atas belum akan meningkatkan harga pangan dalam jangka pendek. Akan tetapi, ketika sistem transportasi dan logistik pangan terganggu karena lockdown, aliran komoditas pangan juga terganggu. Kelompok miskin tidak mampu bekerja atau hilang pekerjaan sehingga akses pangan turun drastis.

Krisis pangan baru yang dipicu Covid-19 berbeda dengan dua krisis sebelumnya.

Pandemi Covid-19 mengurangi curahan tenaga kerja, aset paling berharga dari kelompok miskin, sehingga penghasilan menurun signifikan.

Rencana kontingensi

Berikut usulan rencana kontingensi penanggulangan krisis pangan, termasuk jika hal terburuk—kenaikan harga tinggi dan angka kemiskinan tinggi—terjadi bersamaan.

Pertama, jika harga pangan naik kurang dari 10 persen dan kemiskinan naik kurang dari 5 persen, petani harus diberi jaminan pergi ke sawah dan pembelian harga produk yang layak untuk menjamin aliran produksi pangan dari hulu.

Dana desa dapat dimanfaatkan untuk padat karya guna menjaga ekonomi desa terus bergulir. Pelaksanaan program ketersediaan pasokan dan stabilitas harga harus masif. Operasi pasar Bulog lebih intensif di seluruh pelosok.

Kedua, jika harga pangan naik 10-20 persen dan kemiskinan naik 5-10 persen, petani harus diberi jaminan dan insentif harga memadai. Petani perlu akses marketplace untuk menjaga cash flow petani karena banyak yang net consumer beras.

Pemerintah memberi subsidi ongkos angkut armada pangan untuk menjamin sistem distribusi dan logistik serta tidak berlebihan dalam pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pergerakan pangan.

Ketiga, jika harga pangan di atas 30 persen dan kemiskinan naik di atas 10 persen, bantuan sosial harus dinaikkan setidaknya dua kali lipat dari anggaran sekarang Rp 110 triliun. Pengalaman melaksanakan program JPS, subsidi bunga kredit program, dan penyelamatan produksi pangan pada krisis ekonomi 1998 dapat dijadikan referensi berharga.

Penguatan stok pangan domestik bukan opsi, tetapi harus dilaksanakan. Dampak sosial-ekonomi krisis pangan baru wajib dihindari karena biaya sosial politiknya sangat besar.

Oleh Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc. (Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Ekonom Senior Indef, dan Ketua Forum Masyarakat Statistik (FMS))

Sumber: Kompas