Program

Rancangan Program

Konsorsium ECHO Green merupakan konsorsium yang terdiri atas Yayasan Penabulu (Koordinator Program), ICCO Cooperation, Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK), dan Konsil LSM Indonesia. Mengangkat tema “Promoting Green Economic Initiatives by Women and Youth Farmer in the Sustainable Agriculture Sector in Indonesia”. Program akan dijalankan selama 3 tahun (2020-2022) yang dilakukan di 100 desa, 8 kecamatan di 3 kabupaten (Kabupaten Padang Pariaman di Sumatera Barat, Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah dan Kabupaten Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat), dengan dukungan pendanaan dari Uni Eropa sebesar €950.000 atau Rp 16.6 miliar.

Program ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mempromosikan inisiatif ekonomi hijau oleh petani perempuan dan pemuda di sektor pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, ketahanan pangan, peluang kerja yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif menuju pencapaian SDG2, SDG5, dan SDG8 di Indonesia. Tujuan ini didasarkan atas realitas terkini bahwa; Desa merupakan instrument utama untuk mendorong perubahan di Indonesia, harapan tersebut menjadi amanat dalam UU Desa No 06/2014, mengangkat berbagi potensi yang dimiliki oleh desa sebagai suberdaya yang bisa mensejahterakan masyarakat, seperti sektor pertanian yang merupakan sumberdaya terbesar yang dimiliki oleh desa.

Namun sampai saat ini harapan tersebut berbanding terbalik dengan fakta di lapangan, angka kemiskinan masih didominasi oleh desa, pengangguran yang tinggi yang disebabkan oleh minimnya serta tidak memadainya pekerjaan, hal ini berakibat pada meningkatnya arus urbanisasi, belum lagi timpangnya pembagian peran antara perempuan di berbagai sektor di desa membuat perempuan menjadi masyarakat kelas dua, hal ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh desa. Melihat potensi dan pesoalan yang dihadapi oleh desa dan kawasan perdesaan, maka pengelolaan sumberdaya seperti optimalisasi lahan pertanian yang dimiliki desa secara partisipatif merupakan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan di desa.

Basis intervensi utama yang akan dikerjakan oleh program ini adalah desa, pemuda, perempuan (subyek) dan pertanian berkelanjutan (obyek). Dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa sebagai amanat oleh UU No 6, memberikan kemungkinan yang sangat besar bagi siapa saja pelaku perubahan di desa terutama pemuda dan perempuan secara partisipatif untuk mendorong potensi yang dimiliki oleh desa dalam mengembangkan inisiatif ekonomi (hijau) dan berkelanjutan di sektor pertanian.

Melalui kewenangannya, pemerintah desa dapat menentapkan rencana tata ruang dan penggunaan lahan desa yang terintegrasi melalui proses partisipatif dengan memastikan keterlibatan efektif perempuan, pemuda dan kelompok-kelompok lain yang terpinggirkan/tidak berdaya secara ekonomi (subaltern). Selain itu juga diperlukan dukungan dari Organisasi Masyarakat Sipil dan sektor swasta dalam mengembangkan model pertanian berkelanjutan yang paling sesuai (pertanian lorong, wanatani, permakultur, pertanian berbasis teknologi, dll).

Penerima Manfaat

Kelompok Sasaran 1 – Organisasi Masyarakat Sipil

120 Organisasi Masyarakat Sipil, mencakup OMS yang bekerja pada isu kesetaraan gender dan pemuda; Koperasi; Gapoktan; Asosiasi Tani; Kelompok Usaha Kecil Perempuan.
100 Kelompok Tani Perempuan
100 Kelompok Tani Pemuda

Kelompok Sasaran 2 – Pemerintah

100 Pemerintah Desa di 8 Kecamatan area sasaran, mencakup BAPPEDA; Dinas Pertanian; Dinas Kehutanan; Dinas Pemberdayaan Desa; Dinas Industri; Dinas Perdagangan; Koperasi; dan Dinas UKM.
7 Kementrian mencakup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pertanian; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan Kementerian Agraria dan Perencanaan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Kelompok Sasaran 3 – Sektor Swasta

Sektor Swasta mencakup asosiasi sektor swasta yang terkait dengan pertanian (KADIN, Perpadi, AB2TI, dll; Dewan Hortikultura/Beras/Bumbu) di tingkat nasional dan provinsi)

Implementasi

OUTPUT	KEGIATAN
1. Memperkuat pelibatan secara efektif peran kelompok perempuan dan pemuda dalam tatanan pembangunan desa yang baru	Penyusunan pedoman perencanaan tata ruang dan tata guna lahan desa. Peningkatan kapasitas untuk masyarakat desa, pemerintah desa dan kecamatan, dan kelompok perempuan dan pemuda terkait perencanaan tata ruang dan tata guna lahan desa. Workshop restorasi peran dan posisi perempuan dan pemuda di sektor pertanian dalam tatanan pembangunan desa yang baru. Penyusunan rencana tata ruang dan tata guna lahan desa.
2. Meningkatkan kapasitas kelompok petani perempuan dan pemuda untuk penerapan model pertanian berkelanjutan	Kajian pengembangan model pertanian berkelanjutan: Identifikasi potensi inisiatif ekonomi hijau dan komoditas unggulan lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif Pemetaan rantai pasok komoditas potensial Peningkatan kapasitas untuk kelompok petani perempuan dan pemuda terkait: Aspek-aspek perencanaan pertanian, teknik budidaya, penanganan pasca panen, pengemasan, pemasaran, kewirausahaan, penggunaan TIK dan literasi keuangan. Praktik pertanian ramah lingkungan dan inovatif. Pengembangan demplot percontohan dan pusat pembelajaran pertanian lapangan model pertanian ekonomi hijau. Fasilitasi penguatan jaringan pasar dan bisnis inklusif di sektor pertanian.
3. Mempromosikan praktik-praktik pertanian berkelanjutan perempuan dan pemuda yang baik dan inovatif kepada masyarakat umum di tingkat provinsi dan nasional	Fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang rencana tata ruang dan tata guna lahan desa. Kampanye dan promosi inisiatif ekonomi hijau lokal kepada publik. Studi banding dan replikasi pembelajaran program. Dialog kebijakan.

Area Sasaran

Anggaran